Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRK) sedang mempertimbangkan kebijakan baru yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kontrol atas bidang perjudian yang terus berkembang. Langkah ini melibatkan penerapan sistem kendali terpusat, yang diharapkan dapat meningkatkan regulasi serta mengurangi ketimpangan antara pendapatan perjudian dan penerimaan pajak negara. Didier Bobwa, yang bertanggung jawab atas unit informasi dan sistem pemantauan permainan di Kementerian Keuangan, menyampaikan rencana ini dalam sebuah konferensi di Kinshasa pada 30 Mei, seperti yang dilaporkan oleh Radio Okapi.
Saat ini, pendapatan dari operator perjudian online di negara ini diperkirakan mencapai $1,7 miliar setiap tahun, sementara jumlah pajak yang diterima hanya sekitar $1 juta. Fakta ini menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk memperbaiki efisiensi pajak.
Inisiatif Regulasi untuk Pengawasan yang Lebih Ketat
Pemerintah berencana untuk merevisi kerangka hukum yang ada dengan tujuan memperketat regulasi di sektor perjudian dan meningkatkan pengawasan fiskal. Langkah-langkah ini digerakkan oleh kebutuhan untuk memenuhi standar global dalam pencegahan pencucian uang. Sebagai negara yang masuk dalam daftar abu-abu oleh Financial Action Task Force (FATF), DRK diharapkan mengembangkan sistem yang lebih efektif untuk mencegah peredaran uang ilegal, termasuk kontrol dan regulasi perjudian yang lebih ketat.
Tanpa adanya pengawas tunggal dan sistem pemantauan yang efektif, pendapatan pajak yang signifikan berpotensi hilang. Bagaimanapun, inisiatif pemerintah Kongo ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk PixLab RDC, yang melihatnya sebagai upaya menuju peningkatan transparansi di sektor tersebut.
